Di depan telah dipaparkan bahwa dunia ini beserta kekayaan alamnya adalah merupakan tempat manusia untuk mencari hidup bagi dirinya sendiri beserta dengan keluarganya. Mencari pekerjaan macam apa dan di mana saja adalah merupakan hak azasi manusia.

Daerah jajahan sebagai tempat employment memerlukan pendekatan lain dari aspek hak azasi tersebut. Adalah masuk akal apabila pekerjaan pimpinan. baik dalam perusahaan maupun dalam pemerintahan lasisten residen ke atas. termasuk residen gubernur, menteri dan gubernur jendrali dilakukan hanya oleh orang-orang Belanda karena berdasarkan alasan pendidikan. skill, efisiensi, efekti vitas dan lain-lain. Angka-ungka mengenai jumlah gaji, besarnya ponsiun, pensiun yang dikirimkan ke negara Belanda. dan gaji serta penghasilan penduduk bumi putera, dapat disaksikan dalam buku Dr. Sam Ratu Langie, Gonggryp, Ir. Soekarno dan lain-lain tersebut dalam catatan kaki bab ini. Dengan bekerjanya orang-orang Belanda di daerah jajahan mempunyai pengaruh langsung terhadap kenaiVan kemakmuran penduduk, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia, eksplorasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi kekayaan budaya bangsa Indonesia dan lain-lain.

Terpeliharanya hukum adat, candi-candi, benda-benda purbakala, konservasi atau pemurnian sapi Bali dan lain-lain adalah berkat pemerintah jajahan Indonesia karena menjadi tempat pekerjaan orang-orang Belanda yang kemudian mempunyai pengaruh positif terhadap didirikannya rumah-rumah tempat tinggal, villa tempat is-tirahat beserta utilitas publiknya dan lain-lain di mana mereka tidak diperkenankan memperoleh hak eigendom (hanya hak opstal, hak erfpaent dan lain-lain) adalah untuk melindungi penduduk bumi putera. Angka-angka mengenai jumlah rumah, villa, bungalow, pabrik-pabrik dan lain-lain dapal diperiksa dalam statistik zaman Hindia Belanda, di mana almarhum Mr. A.K. Pringgodigdo pernah menjadi pimpinannya. Proyek-proyek bendungan yang dibangun dalam masa orde bam ini seperti bendungan Jatiluhur. Karangkates, bahkan Asahan pernah direncanakan dalam masa jajahan Hindia Belanda Adalah tidak mengherankan apabila anggota team yang melaksanakan studi kelayakan ada pula orang Belandanya, meskipun konsultannya adalah konsultan Amerika Serikat dan Australia.

Terjalinnya hubungan ekonomi daerah jajahan dengan negara induk sehingga menjadi kesatuan yang dicita-citakan memerlukan proses dan perjuangan lama; Politik etik dengan politik kesejahteraannya van Deventer. politik kesejahteraan yang memperhitungkan unsur-unsur obyektif dan unsur-unsurpersoonlyk-nya J.H. Boeke. pembangunan pedesaannya J.H. Boeke. dan kebijaksanaan ekonomi yangditujukan pada penduduk bumi puteranya D.H. Burger sekedar merupakan beberapa usaha untuk mencapai kesatuan yang dicita-citakan. Sebagai akibat pendudukan tentara Jepangdan kemerdekaan yang diperjuangkan mati-matian maka kesatuan yang dicita-citakan tersebut menjadi putus dengan konsekuensi ekonomis yang sangat luas. Terhentinya ekspor hasil-hasil produksi primer seperti kina, karet, lada, kapuk (randu), timah, kopra, dan kelapa sawit pada waktu revolusi fisik dan belum pulihnya produksi serta ekspor seperti sebelum Perang Dunia II merupakan akibat dari putusnya kesatuan ekonomi yang dicita-citakan.

Apakah kesatuan yang dicita-citakan tersebut perlu dipulihkan dan dikembangkan adalah merupakan pertanyaan benar, terutama dipandang dari aspek patriotisme ekonomi, kesatuan harmonis hubungan antara negara-negara Utara - Selatan, antara blok Barat, blok Timur dengan dunia ketiga dan lain-lain. Market inperfection, vicious circles dan international forces-nya G.M. Meier & R.E. Baldwin merupakan beberapa bentuk dari terputusnya dan belum tercapainya kesatuan yang dicita-citakan. Kemajuan internasional memerlukan kesatuan harmonis antara semua negara di dunia, baik negara-negara Utara maupun negara-negara Selatan, atas dasar kesamaan derajad, saling menghargai dan saling pengertian. Meskipun tidak melepaskan patriotisme politik, patriotisme ekonomi dan patriotisme kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya.

Hasil-hasil produksi barang-barang primer sangat dibutuhkan bagi kebutuhan masyarakat, kesempatan kerja serta industri-industri di negara-negara induk. Berkembangnya industri-industri, lembaga-lembaga bank, asuransi, usaha pengangkutan negara induk banyak dibantu oleh kegiatan-kegiatan tersebut.

Produk hasil-hasil industri mereka sudah tentu tidak hanya dipasarkan di negara bersangkutan, tetapi juga di negara-negara induk lainnya sehingga nota bene juga daerah jajahan tempat asal barang-barang produksi primer bersangkutan. Karet, timah coklat, kina, sepeda, alat-alat dan rumah tangga, bahan primernya berasal dari Indonesia tetapi pemasaran hasil karyanya juga di Indonesia.

Sudah tentu dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dari harga bahan dasarnya. Karena alasan prinsip-prinsip ekonomi industri (termasuk ekonomi transportasi) mendirikan pabrik kina di Bandung, pabrik tekstil di Garut dan terakhir di Tegal (filial Twente) lebih banyak mendatangkan keuntungan ekonomis oleh karena mendekati konsumen, mendekati upah buruh yang lebih murah dan lain-lain. Demikian pula pabrik ban, pabrik baja (industri rumah tangga), dan industri barang- barang kon-sumsi. Meskipun pendapatan per kapita rendah, daerah- daerah jajahan mempunyai potensi pemasaran yang luas, antara lain karena:

(1) Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat pertambahan ab-solut yang banyak pula?)

(2) Permintaan efektif .tidak hanya ditentukan oleh pendapatan tetapi ditentukan pula oleh kekayaan yang dapat dijual.

(3) Demonstration effect dalam konsumsi.

Jumlah penduduk yang banyak, meskipun pendapatan perkapitanya rendah tetapi mempunyai kebutuhan yang bersifat mendesak yang harus segera dipenuhi secara relatif dalam jumlah yang besar pula. Karena pengaruh modernisasi serta materialisasi kebutuhan yang dalam cara kolot ditekun melalui hidup sederhana (cegah dhahar lawan guling. Serat Wulang Reh lan aja asukan-sukan, anganggoa sawatasis), tirakat, prihatin dan lain-lain kemudian meningkat secara drastis sehingga merupakan revolution of rising demand. Tingkat konsumsi digeser ke atas sehingga melonjak dan belum tentu diikuti dengan peningkatan pendapatan.

Meluasnya informasi melalui media massa (radio, TV, surat kabar dan lain-lain) dan juga pendidikan formal antara lain berakibat pula meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang besar secara absolut (meskipun secara relatif sudah dapat ditekan melalui Keluarga Berencana) akan menambah jumlah permintaan barang-barang konsumsi. Pada waktu sekarang barang konsumsi telah melonjak demikian tinggi jika dibandingkan dengan sebelum Perang Dunia II, pada waktu Zaman Jepang, dan pada waktu perjuangan kemerdekaan. Jumlah dan kualitas makanan, jumlah dan kualitas pakaian, kendaraan, rumah dan perabot rumah, alat-alat pendidikan, alat-alat kesehatan, alat-alat hiburan telah melonjak secara cepat sehingga mengaburkan pengertian pola hidup sederhana, mengkolotkan hidup prihatin (disengaja). Revolution of rising demand tersebut merupakan potensi besar bagi pemasaran barang-barang hasil industri yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh negara-negara induk.

Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan uang atau dengan daya beli. Pada umumnya daya beli ini dikaitkan dengan pendapatan seseorang. Apabila pendapatan besar maka daya belipun tinggi. Tetapi hendaknya jangan dilupakan bahwa daya beli seseorang mungkin pula ditentukan oleh kekayaannya. Seseorang dapat membeli sebuah sepeda motor Honda, misalnya, tidak berasal dari uang tabungannya tetapi berasal dari hasil penjualan tanah warisan orang tuanya.

(Mungkin yang dahulu menabung atau membeli tanah nenek moyangnya). Sekarang banyak terjadi orang membeli TV, kendaraan bermotor dan lain-lain bukan dari tabungan yang telah ada atau tabungan yang akan datang melainkan dengan cara menjual tanah, menjual rumah atau menjual aktiva lain. Banyak pula terjadi bahwa seseorang membeli kendaraan dipergunakan untuk merampok, menjambret dan mencuri atau dengan perkataan lain untuk meningkatkan penghasilan dan konsumsinya dengan cara melanggar dasar-dasar moral. Adapun bagaimana hubungan antara meningkatnya konsumsi, meningkatnya pemasaran dengan meningkatnya kriminalitas serta demoralisasi kiranya membutuhkan suatu studi tersendiri. Demonstration effect arti kongkritnya adalah sifat mudah meniru. Kiranya merupakan hukum moral yang bersifat universal bahwa meniru berbuat yang tidak pantas atau meniru untuk berbuat yang mengenakkan (konsumtif) lebih mudah dilaksanakan daripada meniru untuk bekerja keras, meniru teknologi, meniru dalam proses produksi dan lain-lain. Panggawe ata puniku sok weruh anuli bisa panggawe becik iku aras-arasen den lakoni, sanajana mupan gati badaneki (Dalami Serat Wulang Reh). 

Meniru hal yang kurang pantas mudah dilakukan, meniru hal yang baik segan untuk melaksanakan meskipun akhirnya berfaedah bagi hidup seseorang. Pcngaruh modcrnisasi dan wesleraisasi sangat mudah bagi kebanyakan orang untuk meningkatkan makan-minumnya, pakaiannya, kendaraannya, alat-alat hiburannya, rumahnya dan lain-lain meskipun belum tentu diikuti dengan bekerja lebih efektif, lebih ulet dan lebih efisien.

Meningkatnya konsumsi barang-barang mewah sebagai akibat demonstration effect merupakan pasaran potensial bagi industri-industri tersebut di atas. Kesukaan akan barang-barang buatan luar negeri, dalam art) buatan negara-negara induk, secara langsung merupakan mental warisan akibat penjajahan.

Penjajahan tidak hanya berpengaruh dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang hukum, ekonomi, dan juga dalam bidang kebudayaan, termasuk mental dan nilai-nilai yangdijunjung tinggi Karena menggunakan skill, manajemen. teknologi yang lebih tinggi adalah logis apabila produknya juga mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Termasuk kualitas yang dibandingknn dengan tingkat harganya. Patriotisme tidak hanya diperlukan dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Patriotisme dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kebudayaan kiranya membutuhlan proses yang lama karena menyangkut motivasi, nilai-nilai yang dijunjung tingggi dan sebagainya.

Meier & Baldwin menyebutkan karakteristik pokok negara-negara yang sedang berkembang (underdeveloped countries) yang saling kait-mengkait ada enam karakteristik ekonomi, yaitu:

(1) it is primary - producing

(2) it faces population pressures

(3) it has underdeveloped natural resources

(4) it has an economically backward population

(5) it is capital - deficient

(6) it is foreign trade-orienteof

Karakteristik ekonomi pertama dan kedua dianggap hanya ber-gayutan (associative) dengan kemiskinan dan lainnya merupakan sebab-sebab atau bersifat causitive dalam arti menghambat pembangunan. Adapun yang merupakan perintang atau penghambat (obstacles) terhadap pembangunan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu market imperfections, vicious circles dan international forces. Apabila diperhatikan secara cermat, karakteristik ekonomi, baik yang bersifat associative maupun yang bersifat causitive terutama merupakan sifat-sifat, baik langsung ataupun tidak langsung, yang muncul akibat penjajahan, yaitu struktur ekonomi bekas daerah- daerah jajahan herhadapan dengan bekas negara-negara induk atau negara-negara bekas penjajah. Apabila kemerdekaan politik merupakan jembatan emas hasil perjuangan politik dan fisik maka pembangunan ekonomi merupakan salah satu perjuangan untuk mengisi kemerdekaan politik tersebut. Oleh sebabitu pembangunan ekonomi hendaknya diarahkan untuk mengisi kemerdekaan yang dalam salah satu tahapnya adalah untuk mencapai struktur ekonomi yang bersifat nasional.

Dari sejarah (lebih khusus sejarah perekonomian) dunia dapat dipelajari bahwa dunia Barat mengenal Indonesia karena hasil rempah-rempahnya (produksi primer) termasuk pala, lada, cengkeh, kayu manis dan kayu putih. Mengapa Columbus'menemukan Amerika, Bartholomeus Diaz menemukan Tanjung Harapan, Vascode Gama ke India, Balbao-selat Panama, Cabral-Brazilia, Magelhaes-mengelilingi dunia melalui Pasifik dan Filipina dan lain-lain karena usaha mereka mencari rempah-rempah disebabkan karena didudukinya Is-tambul oleh orang Islam sehingga perdagangan rempah-rempah melalui Asia Kecil terhalang. Mereka tertarik Indonesia karena rempah-rempah nya, karena beberapa hasil produksi primernya. Berdirinya VOC terutama disebabkan karena meningkatnya perdagangan rempah-rempah tersebut. VOC yang mndapatkan monopoli pemerintah Belanda sehingga boleh mempunyai tentara (istilah Indonesia yang lebih populer adalah kumpeni), boleh membuat dan mengedarkan uangsendiri dan bahkan boleh mengadakan perjanjian-perjanjian (tidak hanya perjanjian dagang semata-mata) dengan raja-raja dan kepala pemerintahan lainnya merupakan sejarah tersendiri.

Terjadinya Hongie Tochten yang begitu  kcjam sampai membekas sampai dewasa ini karena akibat dari beberapa hasil produksi primer tersebut. Timbulnya pemerintah jajahan Hindia Belanda (formal sejak 1 Januari 1800) dimulai dari perdagangan dan penguasaan terhadap beberapa macam hasil produksi primer tersebut. Sejarah timbulnya penjajahan (kolonialisme) di India, di Malaysia, Filipina dan bahkan seluruh dunia kira-kira seirama dengan terjadinya kolonialisme di Indonesia, yaitu dimulai karena tertarik pada beberapa barang produksi primer. Timbulnya kolonialisme dimulai dari pengusaha perdagangan (monopoli) oleh bangsa yang lebih maju, lebih rasional, lebih cerdik dan lebih banyak permodalannya.

Bahwa daerah jajahan juga merupakan tempat penanaman modal asing telah lama dikenal oleh kaum perintis kemerdekaan Indonesia, khususnya oleh pemimpin-pemimpin pergerakan kemerdekaan seluruh daerah jajahan pada umumnya. Penanaman modal asing termasuk soal mencari rezeki, meskipun ada unsur bantuan bagi daerah-daerah atau negara-negara yang mendapatkannya. Bagi Indonesia, sejak timbulnya pemerintah jajahan Hindia Belanda, terjadinya cultuur stetsel beserta akibat-akibatnya (untung-ruginya) sampai timbulnya opendeur politiek bagi modal asing sehingga mengakibatkan salah satu karakteristik negara sedang berkembang menjadi capital deficient mempunyai sejarah tersendiri. Demikian pula kelanjutannya sampai kebijaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang. Tertariknya dan ditariknya modal asing di Indonesia terutama karena terdapatnya kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh Belanda pada khususnya, dan kemudian oleh negara-negara penjajah (Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain) pada umumnya. Masuknya modal asing di Indonesia sebagai kebijaksanaan pintu terbuka pada tahun 1850-an mempunyai ceritera tersendiri. Banyak berdirinya dan meluasnya pabrik-pabrik serta perkebunan tebu/gula, perkebunan coklat, perkebunan karet, kelapa sawit dan .lain-lain merupakan akibat langsung kebijaksanaan pintu terbuka tersebut. Makanan dengan bumbu coklat, barang-barang dari karet, margarine dari kelapa sawit belum banyak dikenal dan apalagi dikonsumsi pada waktu itu.

Dengan usaha-usaha yang membutuhkan skill yang tinggi, modal rak-sasa serta prinsip-prinsip manajemen modern sudah tentu baru bangsa Barat yang dapat melaksanakan. Demikian pula yang mampu membangun pelabuhan, jalan-jalan kereta api, bendungan-bendungan besar dan lain-lain. Bahwa penanaman modal raksasa tersebut berakibat pula meningkatkan kemakmuran penduduk kiranya tak dapat disangkal lagi. Meningkatnya produktivitas tanah pertanian akibat irigasi, meningkatnya kemakmuran akibat jaringan jalan dan pengangkutan kereta api merupakan pengaruh positif penanaman modal tersebut.

Bagaimana perbandingan antara peningkatan kemakmuran penduduk bumi-putera dengan keuntungan yang diperoleh beserta peningkatan kesempatan kerja bangsa Belanda ditunjukkan oleh C. Th. Van Deventer sebagai ereschuid-nya bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Dengan makin intensifnya pengetahuan akan kekayaan alam Indonesia oleh Belanda dan bangsa Barat pada umumnya maka penanaman modal tidak hanya terbatas pada perkebunan-perkebunan besar tetapi meluas hingga meliputi pula pertambangan batu-bara, minyak tanah, timah dan lain-lain. Jadinya produksi primer tidak hanya meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan tetapi juga meliputi pertambangan dan bahan-bahan galian. Penanaman modal mempunyai kaitan erat dengan produksi primer.

Negara Sedang Membangun dan Bekas Daerah Jajahan

Negara-negara sedang membangun, negara-negara Selatan, negara-negara miskin, dan negara-negara terbelakang pada umum-nya merupakan daerah-daerah bekas jajahan negara-negara maju, terutama negara-negara Barat. Sulit untuk mencari contoh negara miskin bukan bekas daerah jajahan, kecuali Thailand, Portugis, Spanyol dan mungkin Italia serla Yunani. Kemiskinan negara-negara sedang membangun, mempunyai kaitan erat dengan struktur perekonomian jajahan. Dalam mencari sebab-sebab kemiskinan, kecuali memperhatikan sebab-sebab langsung seperti terbatasnya sumber alam, kurangnya modal, terbatasnya skill karena iklim tropik atau sub-tropik, hendaknya diperhatikan pula sebab-sebab yang bersifat struktural dalam sistem sebagai keseluruhan, sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh pula. Hubungan antara daerah jajahan dan negara atau bangsa penjajah bermula dari pencarian nafkah atau soal rejeki . Dimulai dari perorangan, kelompok, usaha dagang akhirnya menjadi dalam bentuk penjajahan, yaitu suatu bentuk hubungan hukum ketata-negaraan. Sejarah timbulnya penjajahan dan timbulnya Indonesia Merdeka mempunyai proses tersendiri yang merupakan sejarah perjuangan kemerdekaan dan juga merupakan sejarah timbulnya kemelaratan yang mempunyai pasang-surutnya. Sejarah tersebut dapat dipandang dari sudut pandangan negara penjajah dan dapat dipandang dari segi pandangan negara bekas jajahan, dan terutama dari segi kaum perintis kemerdekaan. Ekonomi pembangunan yang membicarakan sebab-sebab kemiskinan umumnya ditulis duri sudut pandangan bekas penjajah.

Meskipun ditulis oleh penulis bangsa Indonesia sendiri penulisan buku yang berjiwa patriotis juga merupakan salah satu aspek dari segi pembanguan pendidikan dalam arti yang luas.

Struktur Ekonomi Kolonial versus Struktur Ekonomi Nasional

Sebagaimana namanya telah menunjukkan, istilah struktur ekonomi kolonial dan struktur ekonomi nasional lebih bersifat yuridis-politis-ketata-negaraan meskipun asal mula dan intinya juga lebih bersifat ekonomis. Struktur ekonomi kolonial adalah struktur ekonomi yangberorientasi, berpusat atau mengabdi pada kepentingan negara induk atau negara penjajah. Sentralnya atau pusatnya adalah kepentingan penduduk dan atau pemerintah negara induk. Timbulnya daerah jajahan dimulai dari usaha untuk mencari keuntungan oleh penduduk atau usaha dagang di daerah jajahan. Bagi Belanda di Indonesia adalah berdagang untuk mendapatkan rempah-rempah termasuk cengkeh, pala-fuli, kayu manis dan lada. Menghadapi bangsa Indonesia yang lebih terbelakang, sifat perdagangan itu kemudian meluas menjadi sifat menguasai, memerintah, mengajar, menolong dan lain-lain berdasarkan atas kepentingan mencari keuntungan, meskipun hasilnya adalah bangkrutnya VOC pada akhir abad ke 18. Dengan beralihnya kekuasaan VOC ke tangan pemerintah jajahan. (Pemerintah Hindis Belanda). meskipun lain penanganannya, orientasinya tetap bagi kepentingan bangsa dan atau pemerintah Belanda. Daerah jajahan tetap sebagai tempat mengadu untung, tempat mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam mencari keuntungan semula bersifat langsung mencari dan mem perdagangkan yang telah ada, kemudian meluas mengadakan investasi atau penanaman modal di Indonesia. Apabila yang pertama daerah jajahan berupa tempat berdagang maka yang kedua daerah jajahan merupakan tempat untuk investasi. Cara-cara mereka berdagang dan mengadakan investasi sudah tentu dengan cara-cara mereka dalam arti dengan teknik dan cara yang lebih maju (lebih rasional, lebih efisieni dibandingkan dengan cara-cara dan teknik yang dipergunakan oleh orang-orang di daerah jajahan, meskipun sedikit banyak mereka juga belajar dan mengajar penduduk daerah jajahan. Bahwa menusia hidup di dunia itu merupakan proses belajar-mengajar, orang tidak dapat menyangkalnya.

Bahwa usaha mereka juga memberikan manfaat terhadap daerah jajahan di samping juga menimbulkan kerugian-kerugian kiranya orang juga sukar untuk menyangkalnya.

Dengan ketrampilan, keahlian dan tingkat kemajuan mereka yang lebih tinggi, usaha mereka di sini juga menjadi tempat untuk mendapatkan lapangan kerja, dan juga merupakan kelanjutan usaha tersebut. Apabila pabrik-pabrik dengan skill dan teknologi yang tidak dapat dibawa ke daerah jajahan, atau apabila dibawa akan membawa konsekuensi yang berat maka bahan mentah diusahakan di sini dan kemudian dibawa ke negara induk untuk diolah. Daerah jajahan menjadi tempat mendapatkan dan mengusahakan bahan mentah, hasil tambang. bahan galian dan lain-lain. Selanjutnya daerah jajahan juga merupakan tempat pemasaran hasil produksi negara induk.

Bahwa dalam usaha mereka kemudian membutuhkan tenaga penduduk daerah jajahan yang kemudian meluas dengan pelaksanaan proses pendidikan formal dan non-formal, membuat saluran irigasi. bendungan, jalan, pelabuhan dan infrastruktur serta publik utilitas lain yang juga menguntungkan penduduk daerah jajahan, kiranya merupakan konsekuensi logikanya. Meskipun unsur-unsur politik etik, unsur filantropis dan humanitaristis dapat pula dijumpai. Jadi sebagai kesimpulannya, daerah jajahan merupakan:

(1) Daerah tempat mencari barang-barang dagangan. 

(2) Daerah tempat investasi modal.

(3)  Daerah tempat mendapatkan dan mengusahakan bahan mentah, hasil perkebunan, bahan tambang dan lain-lain. 

(4) Daerah tempat mencari lapangan kerja.

(5) Daerah tempat pemasaran produk hasil industri barang dan jasa dan lain-lain.

Antara satu dengan lain fungsi tersebut bersifat tali-menali dan sulit untuk dipisah-pisahkan.

Dengan makin meningkatnya kerjasama internasional, meluas-nya skala ekonomi dan meluasnya pemasaran internasional, bahwa negara-negara induk melakukan kerjasama dan daerah-daerah jajahan beaertn lain-lain daerah merupakan orang tempat mencari rejeki mereka merupakan akibat kemajuan teknologi dalam berbagai macam bidang dan meningkatnya kemajuan dunia pada umumnya. Pengelompokan negara-negara di dunia sekarang, yang semula diistilahkan nefos (new emerging forces) dan oldefos (old established for-ces) dan terakhir menjadi negara-negara Selatan dan negara-negara Utara kiranya juga merupakan perkembangan pengelompokan antara negara-negara induk dengan daerah-daerah jajahan.

Sangat sulit kiranya untuk mencari pengertian tentang struktur ekonomi nasional. Struktur ini dapat ditemukan dalam idea atau cita-cita kaum perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, pembentuk negara dan Undang-undang Dasar, cita-cita dalam adat istiadat, ceritera-ceritera rakyat dan lain-lain.

Struktur Ekonomi Nasional adalah struktur yang kuat, yang tidak tergantung pada pengaruh kekuatan luar, struktur yang bersifat resources-oriented yang dilengkapi dengan needs oriented, dan lain-lain. Bagi Indonesia, struktur ekonomi nasional adalah struktur yang secara sektoral seimbang di mana sektor pertanian kuat, sektor industri kuat dan sektor produksi jasanya juga kuat. Suatu sektor yang sektor perniagaan luar negerinya kuat, akan tetapi tidak terpen-garuh oleh konjungtur dunia dan lain-lain.

Oppressor State dan Welfare State

Yang dimaksudkan state atau negara oleh Myrdal adalah lembaga yang berfungsi mencampuri bekerjanya permainan-permainan kekuatan pasar. Pengertian tersebut jadinya menyimpang atau lebih luas dari pengertian sehari-hari dan lebih luas dari pengertian yuridis-ketata-negaraan. Termasuk pengertian negara tersebut tidak hanya pemerintah pusat atau pemerintah daerah beserta departemen-departemen dan kelembagaan lainnya melainkan meliputi lembaga-lembaga sosial swasta termasuk lembaga bantuan sosial pemeliharaan yatim-piatu dan lain-lain. Lembaga asuransi dan perkreditan swasta juga termasuk pengertian negara tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan oppressor state atau negara penindas adalah negara yang dalam mencampur-tangani atau mempengaruhi bekerjanya permainan kekuatan pasar lebih membantu golongan yang kuat dari pada golongan lemah. Pemberian kredit berdasarkan bank-teknis atau studi kelayakan dan asuransi kecelakaan dan kebakaran termasuk kategori ini. Demikian pula penyediaan utilitas publik tertentu dan beberapa macam struktur infra oleh pemerintah termasuk kategori oppressor state tersebut. Sedangkan yangdiartikan dengan welfare state atau negara sejahtera adalah negara yang dalam mempengaruhi the working of the play of market forces lebih membantu golongan lemah daripada golongan kaya. Oleh Myrdal dipaparkan bahwa di negara-negara yang telah maju pada umumnya state-nya bersifat welfare state sehingga akibat keseluruhannya kesenjangan antar-daerah, an tar golongan kaya dan miskin, maju dan ketinggalan tendensinya menjadi makin melemah. Sebaliknya pada umumnya state di negara-negara yang sedang membangun lebih bersifat oppressor state, maka akibatnya perbedaan antar daerah, antar kota, antar-golongan kuat dan lemah, kaya dan miskin menjadi makin jauh. Dunia sebagai keseluruhan yang oleh Myrdal digambarkan sebagai suatu negara yang sangat terbelakang belum memiliki kelembagaan supra-welfare state yang efektif dapat mengurangi kesenjangan yang makin jauh antara negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang. Lembaga-lembaga yang ada baru mampu mengurangi kecepatan gerak meningkatnya kesenjangan yang makin jauh tersebut. Sampai sekarang perkembangan welfare state yang paling efektif masih terbatas pada welfare state tingkat nasional dalam artian ekonomis dan yuridis-ketatanegaraan. Yang bersifat supra-nasional masih bersifat pemikiran dan perundingan-perundingan.

Sebagai akibat lebih lemahnya administrasi pemerintahan (soft administration, soft state) negara-negara yang sedang membangun dibandingkan dengan administrasi pemerintahan jajahan serta administrasi pemerintah di negara-negara yang telah maju maka lebih banyak terjadi kebocoran-kebocoran baik yang bersifat administratif maupun finansial sehingga, sifat welfare state menjadi makin melemah pula.

Kesenjangan Sosial dan Welfare State

Persoalan mengenai kesenjangan sosial, pembangunan dan kesenjangan akhir-akhir ini banyak mengundang pembicaraan beserta implikasi kebijaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan kelembagaan lainnya. Demikian pula mengenai cara-cara dan kelemahan pengukuran beserta berbagai macam aspek dan efeknya. Di negara yang sedang membangun sifat oppressor state dan soft administration saling berkaitan antara lain sebagai akibat proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pembangunan yang dititik-beratkan pada pembangunan ekonomi dan kurang menekankan pembangunan administrasi (dalam arti luas) serta pembangunan pendidikan (termasuk pendidikan moral), memperkuat sifat soft administration-nya sehingga pada satu pihak kebocoran meningkal dan pada lain pihak pengendalian dan pengawasan menjadi lebih melemah. Sebagai akibat dorongan permainan kekuatan pasar yang makin bebas atau makin kuat maka dorongan untuk lebih bersifat oppressor state cenderung untuk menjadi makin kuat. Akibat selanjutnya adalah bahwa kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi (terutama pendapatan dan kekayaan) menjadi makin melebar. Demonstration effect atau sifat mudah meniru (dalam artian konsumtif) mudah terjadi karena memang masuk akal dan 'menyenangkan'. Sifat meniru konsumtif, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial mempunyai pengaruh yang sangat luas dan kait mengkait yang antara lain menyangkut aspek moral, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek prestise atau gengsi dan bahkan aspek nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Zaman 'edan'nya Ronggowarsito) yang telah dipaparkan dalam abat 19 langsung menyangkut kesenjangan sosial beserta segala macam efeknya termasuk efek moral dan nilai-nilai sosial. Dari segi berbagai efek kesenjangan sosial mendalami zaman edannya Ronggowarsito tersebut sungguh sangat mengasyikkan. Dalam membangun ekonomi Indonesia dengan sistem ekonominya kiranya welfare state merupakan salah satu jalan (apabila tidak satu-satunya jalan) yang paling baik asalkan tidak melupakan aspek falsafah yang mendasarinya. Bagi negara kita. falsafah Pancasila sebagai welstanschauueng hendaknya menjiwai dan mendasari setiap aspek pembangunan. Dalam menuju welfare state, telah mencakup segala macam aspek meskipun hanya dikelompokkan ke dalam empat kesamaan, yaitu menuju kesamaan fisikal, kesamaan intelektual, kesamaan ekonomis dan kesamaan yuridis-politis-formal.

Delapan Jalur Pemerataan dan Kesenjangan Sosial

Delapan jalur pemerataan sebagaimana telah disinggung di depan, di samping sebagai jalan untuk melaksanakan pembangunan juga sekaligus untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan sosial tersebut. Oleh sebab itu delapan jalur pemerataan tersebut be¬serta berbagai aspeknya akan sering dijumpai dalam uraian-uraian selanjutnya. Di sana-sini akan sering ditemui pentingnya pemba¬ngunan pendidikan termasuk pendidikan moral. Kesenjangan sosial yang menyangkut aspek moral dan pergeseran nilai memerlukan penekanan terhadap pembangunan pendidikan. Pembangunan dalam bidang hukum termasuk peningkatan kesadaran hukum merupakan dasar bagi pembangunan aspek lain dan mempunyai kaitan dengan pembangunan pendidikan. Dalam menuju welfare state babkan memerlukan penggunaan prinsip-prinsip rasional dan prinsip-prinsip ekonomi jangka panjang dan menyangkut aspek sebagian besar atau seluruh masyarakat yang kadang-kadang bertentangan dengan prin¬sip-prinsip ekonomi dan rasional yang bersifat individual. Untuk ini pun diperlukan pembangunan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Uraian lebih lanjut akan dijumpai dalam bab-bab di belakang.

J.H. Boeke mempersoalkan bahwa teori yang disusun dunia Barat tidak dapat diterapkan dan tidak dapat digunakan untuk men-jelaskan gejala atau peristiwa ekonomi di Indonesia. Alasan utamanya adalah bahwa teori ekonomi tersebut didasarkan atas asumsi atau hanya dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa ekonomi dalam masyarakat yang bersifat individualistis, kebutuhan-nya tidak terbatas dan telah banyak menggunakan uang. Persyaratan tersebut tidak dijumpai atau belum sepenuhnya dijumpai di In¬donesia. Makanya untuk menjelaskan peristiwa ekonomi di Indonesia harus disusun ilmu ekonomi tersendiri yang didasarkan sifat-sifat atau keadaan di Indonesia. Pendapat atau teori Boeke tersebut men-dapatkan banyak kritik di samping banyak pula pendapat-pendapat yang membelanya. Polemik tersebut merupakan topik atau cabang ilmu tersendiri yang dikenal dengan istilah Indonesian Economics atau Ekonomika Indonesia. Polemik tersebut intinya telah dibukukan dalam sebuah buku Indonesian Economics yang diterbitkan di Negara Belanda. Suatu teori atau ajaran yang menyatakan bahwa terhadap relevan. Implikasi ini kira-kira masih nampak sejiwa dengan pendapat J.H. Boeke tersebut di depan.

Gunnar Myrdal dan Cumulative Circular Causation

Menurut Myrdal, teori yang telah man lap dan sampai sekarang diajarkan di mana-mana adalah teori ekonomi yang didasarkan atas hipotesis dan falsafah yang dijunjung tinggi oleh dunia barat (mes-kipun pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia). Teori tersebut tidak dapat diterapkan bagi negara-negara yang sedang membangun. Keadaan yang berlaku di dunia Timur jauh berbeda dengan keadaan yang belaku di dunia Barat. Untuk menerangkan gejala atau peristiwa yang berlaku di negara-negara yang sedang membangun hendaklah disusun suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada gejala yang mempunyai sebab akibat yang melingkar-lingkar dan bersifat kumulatif. 

Teori ekonomi demikian berbeda dengan teori ekonomi yang ada sekarang yang didasarkan pada stable equilibium yang ber-sumber pada felsafah hukum alam. Gejala dan perkembangan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun menunjukkan bahwa perbedaan antara si kaya dengan si miskin, antara golongan kuat dengan golongan lemah, antara kota besar dengan kota kecil, antara daerah yang maju dengan daerah yang ketinggalan, makin lama menjadi makin jauh. 

Hal ini disebabkan oleh permainan kekuatan pasar (liberalisme?) dapat dikatakan hampir berlaku sepenuhnya. Apabila ada lembaga-lembaga atau unsur-unsur yang mempengaruhi kekuatan pasar itu tidak bersifat membantu yang lemah atau menekan yang kuat, tetapi justu sebaliknya yaitu membantu yang kuat dan menekan yang lemah. Makin melebarnya kesenjangan tersebut oleh G. Myrdal diterangkan dengan menggunakan keywods atau kata-kata kunci backwash-effect (efek menguras) dan spread effect (efek menyebar). 

Setiap kegiatan ekonomi yang berupa usaha perdagangan, pembangunan rumah, pendirian industri, pengalengan buah-buahan dan berbagai macam proyek akan menimbulkan efek menguras dan sekahgua efek menyebar. Apabila di negara maju efek meluasnya pada umumnya lebih kuat daripada efek mengurasnya sehingga kesenjangan sosial makin menyempit maka di negara yang sedang membangun efek mengurasnya jauh lebih kuat dari efek menyebarnya sehingga kesenjangan antara si kuat dan si lemah, antara si kaya dan si miskin dan si maju menjadi makin jauh. Terjadinya efek menguras dan efek menyebar kedua-duanya didasarkan atas prinsip rasionalitas, prinsip efisiensi atau prinsip efektivitas. 

Efek menguras timbul disebabkan karena penggunaan masukan atau faktor produksi antara usaha yang satu dengan usaha atau proyek lainnya bersifat saling bertabrakan. Sebaliknya, timbulnya efek menyebar disebabkan karena digunakan faktor-faktor proyek yang satu dengan usaha lainnya bersifat saling membantu atau saling melengkapi Berkembangnya kesenian di Jakarta, misalnya, akan menimbulkan larinya seniman-seniman dari Yogyakarta dan Surakarta. Ini logis, rasional, karena di Yogya dan Solo, misalnya, tidak dapat memberikan kemudahan dan honorarium yang memadai.

Demikian pula kotraktor-kontraktor besar bermunculan di Jakarta, karena peralatan dan kemudahan lain mudah disediakan di samping kemungkinan timbulnya lelangan borongan juga lebih besar. Kemudahan perkreditan, sarana transportasi umum.penjagaan keamanan pada umumnya juga lebih membantu pada si kaya dari pada si lemah. Demikian pula perpajakan lebih menekan golongan lemah tc.q. pajak tidak langsung dalam pengeritan ekonomis) daripada golongan kuat karena admistrasi perpajakan. Tidak mengherankan kalau di negara yang sedang membangun berlaku ungkapan tax on honesty, yaitu siapa jujur akan selalu dikejar-kejar oleh fiskus.

Sebaliknya yang tidak pernah mendaftarkan usahanya, misalnya, tidak akan dikejar-kejar fiskus. Pada suatu waktu seorang pegawai tinggi, misalnya karena keahlian dan kecakapannya, diserahi suatu pekerjaan dan berhasil dikerjakan maka selanjutnya akan mendapatkan pekerjaan dari sana-sini sehingga pekerjaan dan penghasilannya juga melimpah-limpah. Ini adalah logis atau ketemu nalar, masuk akal, baik didasarkan atas efisiensi maupun moralitas. Di negara yang sedang berkembang berlaku lah ungkapan bahasa Jawa Begja ya ora kaya uwong (Untung tidak seperti si untung) dan sebaliknya Cilaka ya ora kaya uiong (Celaka tidak seperti si celaka). Demikian apabila ditinjau secara lahiriah. Secara batiriiah kiranya mmbutuh-kan peninjauan tersendiri.

Selanjutnya oleh Myrdal diutarakan bahwa dunia ini apabila ditinjau secara keseluruhan adalah seperti negara yang sangat terbelakang, di mana secara keseluruhan efek mengurasnya jauh lebih kuat dari efek menyebarnya. Timbulnya efek menguras dan efek menyebar melalui segala proses kegiatan termasuk kegiatan perdagangan, politik kebudayaan, pariwisata, pencarian pekerjaan, dan lain-lain. Pen-deknya melalui proses pencarian nafkah atau pencarian rejeki dalam arti yang serasional-rasionalnya, seluas-luasnya dan sebaik-baiknya.

Oleh Myrdal proses tersebut dikelompokkari melalui trade, employment dan capital movement. Apabila bagi suatu negara berkembang proses pencarian nafkah, karena berlakunya permainan kekuatan pasar menimbulkan perbedaan yang makin jauh antara daerah kaya dengan daerah miskin, golongan kaya dengan golongan miskin, kota yang besar dengan pedesaan yang miskin maka bagi dunia sebagai keseluruhan kesenjangan tersebut terjadi antara negara maju dengan negara berkembang, antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan. Makin melebarnya kesenjangan melalui ekspor-impor barang-barang dan jasa, kesempatan kerja termasuk berbagai macam konsultasi dan pembangunan yang membutuhkan teknologi serta skill

Perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi sistem ekonomi dan dari segi struktur ekonomi. Sistem Ekonomi adalah keseluruhan lembaga dan faktor-faktor meta-ekonomi yang mendukungnya yang digunakan dalam suatu negapa dalam mengolah sumber-sumber ekonominya. Struktur Ekonomi) suatu negara adalah keseluruhan komposisi sektor-sektor ekonomi yang ada pada negara bersangkutan. Dengan melihat struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat apakah negara bersangkutan termasuk negara yang sedang membangun atau negara yang telah maju. Negara yang ekonominya berorientasi pada ekspor-impor atau strukturnya seimbang, negara yang sektor swastanya mempunyai peranan strategis atau sektor negaranya yang mempunyai peranan strategis, dan lain-lain. Perekonomian Indonesia dipandang dari segi sistem ekonomi secara ringkas telah dipaparkan. Dalam bahasan ini dan berikutnya akan dibicarakan perekonomian Indonesia dipandang dari segi struktur ekonomi.

Alam Sebagai Sumber Penghidupan

Alam beserta isinya yang merupakan hadiah Tuhan adalah tempat manusia untuk hidup dan berkembang, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, termasuk berbagai macam kebutuhannya. Dengan makin majunya masyarakat, antara lain yang tercermin dalam kemajuan rasionalita, timbulnya lembaga pemilikan dan lembaga hukum, maka timbul pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan kekayaan alam tersebut sebagai sumber penghidupan manusia. Pembatasan- pembatasan tersebut menyangkut perorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan juga terhadap suatu bangsa atau suatu negara.

Kemajuan suatu masyarakat antara lain dapat dilihat dari kesadaran akan adanya pembatasan-pembatasan tersebut; dilihat dari penggunaan rasio yang nampak dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber ekonomi dan dapat dilihat pula dari pcrkembangan teknologi yang digunakannya. Dari segi kekayaan alam yang tersedia, baik yang potensial) maupun yang latensial. Indonesia termasuk rich country atau negara kaya. Kekayaan tersebut dapat disaksikan pada kekayaan laut. kekayaan tambang dan mineral, luasnya lahan yang subur beserta kekayaan-kekayaan alam lainnya.

Indonesia Sebagai Daerah Terbelakang

Dibandingkan dengan negara-negara Barat khususnya dan negara-negara Utara pada umumnya, Indonesia masih termasuk daerah terbelakang atau negara yang sedang membangun. khususnya ditinjau dari segi kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi (terutama dari segi GDP beserta distribusinya), kemajuan dan pelayanan kesehatan, tingkat pemeliharaan barang-barang kolektif, disiplin dan penghargaan terhadap waktu dan lain-lain. Dari segi atau aspek-aspek tersebut negara-negara Barat telah banyak mengalami kemajuan yang pesat dan melompat-lornpat terutama sejak berkembangnya rasionalisme dan renaisance atau yang dinamakan zaman Aufttlarung (Pencerahan). Kecuali dari segi kebudayaan (dalam arti sempit dan dalam arti formal), menurut kaca mata Barat sifat keterbelakangan tersebut nampak dalam banyak hal, termasuk skill yang kurang, kurangnya peralatan modal, tingkat pendidikan (formal) yang masih rendah, tingkat kebersihan dan pemeliharaan yang belum tinggi, tidak memadainya infrastruktur, efisiensi dan efektivitas kerja yang masih rendah, tingkat manajemen yang belum tinggi dan lain-lain. Sifat keterbelakangan tersebut bersifat tali-menali dan merupakan hubungan sebab-akibat yang disebut vicious circle, lingkaran setan atau lingkaran tidak berujung pangkal 1 Keterbelakangan segi ekonomi antara lain nampak pada rendahnya pendapatan perkapita, terbatasnya pasar berbagai macam barang, tingkat spesialisasi yang masih rendah, penggunaan uang giral (per kapitat yang masih rendah. Tingkat administrasi yang masih rendah antara tain nampak pada penggunaan pembukuan yang belum meluas, kontrol atau pengawasan (baik formal maupun informal) yang belum memadai, pengawasan pengangkutan yang belum tinggi (kereta api, bis umum, kapal laut dan lain-lain); Administrasi perpajakan pun masih harus ditingkatkan, banyaknya pemalsuan dan penipuan barang yang dipasarkan, banyaknya pelanggaran lalu-lintas dan banyaknya kriminalitas.

Perekonomian Dualistik dan J.H. Boeke

Indonesia sebagai daerah jajahan (bekas jajahan) struktur perekonomian atau sistem ekonominya oleh J.H. Boeke dikatakan bersifat dualistis. Sebagai daerah jajahan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah jajahan di Indonesia ada dua corak sistem ekonomi yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya nampak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan tetapi lebih bersumber pada motivasi yang mendorongnya. Motivasi tersebut didorong oleh latar belakang kebudayaan dan falsafah yang sangat berbeda. Sistem ekonomi yang satu bersifat rasional, individualistis dan ekonorais, sedangkan sistem ekonomi pada sisi yang lain kurang bersifat rasional. komunalistis dan sosial (lebih bersifat non-ekonomis). Sistem ekonomi yang satu adalah sistem ekonomi yang berasal dari Barat yang dibawa oleh penjajah yang mencakup orang-orang Belanda khususnya dan Eropa pada umumnya beserta orang-orang atau bangsa- bangsa yang dipengaruhinya. Mereka lebih bersifat materialises, rasionalistis, individualistis dan kebutuhan mereka tidak terbatas. Sistem ekonomi tersebut mungkin berbentuk kapitalisme, sosialisme ataupun kommunisme. Sistem ekonomi yang lain adalah yang mencakup masyarakat asli, atau mereka yang terpengaruh oleh sistem ekonomi tersebut hidup secara berdampingan di mana motivasi masing-masing sama-sama kuatnya dan masing-masing mempunyai latar belakang kebudayaan dan falsafah yang berbeda- beda.

Perekonomian Dualistik dan Perekonomian Transisional

Teori Boeke banyak dipengaruhi oleh teori Werner Sombart terutama pada bukunya, Der Moderne Kapitalismus. Sombart membagi sistem ekonomi menjadi tiga tahap yaitu tahap sebelum kapitalisme (pre-kapitalisme), tahap kapitalisme dan tahap sesudah kapitalisme. Eropa pernah mengalami tahap pre-kapitalisme, akan tetapi pada umumnya (sewaktu J.H. Boeke menulis bukunya) dalam tahap kapitalisme, meskipun ada yang telah masuk dalam tahap sesudah kapitalisme, na-kapitalisme atau post-kapitalisme. Dari segi pentahapan tersebut Indonesia masih dalam tahap pre-kapitalisme dengan sifat-sifat antara lain seperti disebutkan di depan. Pada waktu Eropa masih dalam tahap pre-kapitalisme antara lain juga mempunyai sifat-sifat seperti itu. Dalam proses peralihan sifat-sifat tersebut makin melemah dan sifat-sifat kapitalisme makin nampak dan makin kuat. Yang akhirnya menjadi dominan adalah sifat-sifat atau unsur-unsur kapitalisme. Di Indonesia, perekonomian dualistis , sifat-sifat kedua sistem ekonomi yang hidup berdampingan tersebut sama kuatnya. Untuk membangun perekonomian dualistis tersebut dibutuhkan kesabaran yang tinggi, sangat berhati-hati serta bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya harus dengan meningkatkan pendidikan, meningkatkan rasionalitas dan meningkatkan kebutuhan. Jika tidak demikian pembangunan tersebut malahan akan merusak kehidupan mereka.